MASYARAKAT MADANI

MASYARAKAT MADANI

Masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil (civil socity) yang mandiri dan demokratis, Masyarakat madani lahir dari proses peyemain demokrasi, ikatan keduanya tersebut bagaikan mengalirnya air.

1. Pengartian Masyarakat Madani

Banyak berbedaan tokh atau ahlih, yang mengartian masyarakat madani, akan tetapi pertama kalinya istilah ‘masyarakat madani’ di munculkan olehAnwar Ibrahim, mantan wakil perdana manteri malasia, menurutnya ‘masyarakat madani merupakan sestem sosial, yang subur, berdasarkan perinsip mural, yang menjamin keseimbangan antara kebesaran individu dengan kesetablan masyarakat.

v  Sejalan dengan gagasan di atas Dawam Raharjo, mengertikan adalah: sebagai peruses penciptaan bradapan yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama, menurutnya dalam masyarakat madani warga Negara bekerja sama membangun ikatan sosial,

v  Sejalan dengan ide-ide di atas Menurut Azyumardi Azra, masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan pro-demokrasi kerena ia jugak mengacu pada masyarakat,

v  Kalau menurut cendikiawan muslim Norkholis majid, makna masyarakat madani berasal dari kata civility, yang mengandung makna toleransi kesediyaan peribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial,

2. Sejarah Pemikiran Masyarakat Madani(civil society)

Sejarah pemikian masyarakat madani pada Fase pertama: adlah filsuf Yunani Aristiteles yang memandang (masyarakat sipil) sebagai sestem kenegaraan atau identik dengan Negara itu sendiri,

Fase kedua: pada tahun 1767 Adem Ferguson, mengembangkan wacanacivil socity, dengan kontek sosial dan politik, di sekotlandia,

Fase ketiga: pada 1792 Thomas paine memaknai wacana civil socity,sebagai suatu yang berlawanan lembaga Negara, bahkan ia dianggap sebagai antithesis Negara,

Fase keempat: dalam fase keempat ini dikembangkan oleh: G. W. F.dalahHelgel(1770-1831 M), dan karl Marx (1818-1883), dan lagi Antonio Gramsci (1891-1837), dam pandngan ketiga pakertersebut, civil society,merupakan elemen ideologis kelas dominan,

Fase kelima: oleh Alexis de Tocqueviili, (1805-1859), bersumber dari pengalamanya mengamati budaya, demokrasi Amirika, dan pandangangya sebagai kelompok penyimbang kekuatan negara, dan kekuatan masyarakat sipil dan politik ini merupakan kekuatan utama yang menjadi demokrasi di Amirika,

3. Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat madani muncul dengan sendiriya, ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi perasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani, Fakto-faktor tersebut merupakan suatu kesatuan yang salinga mengekat dan menjadi krakter khos masyarakat madani,

Beberapa unsure pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani, adalah sebagai berikut,

Wilayah publik yang bebas(freepublic sphere)

Adalah ruang publik yang bebaas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat, 

Demokrasi

Demokrasi adalah prasyarat mutlak bagi keberadaan civil society yang murni (genuine), tampa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud,

Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, lebih dari sikap pandangan perbeda orang lain,

Pluralisme

Pluralisme adalah merupakan prasyarat lain bagi civil society pluralism tidak hanya dipahami sebatas sikap harus dan menerima kenyataan sosial yang beragam,

Keadilan sosial

Keadilan sosoal adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proposional atas hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan.

4. Masyarakat Madani Di Indonisia: Pradigma Dan Praktek

Indonisia memiliki tradisi yang kuat civil socity (masyarakat madani) bahkan jauh sebelum Negara berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan beragamnasional dalm perjuangan merebut kemerdikaan,

Dan lagi melalui proses pendidikan politik, diharapkan tataan masyarakat yang secara ekonomi dan politik mandiri, soalnya kemandirinyan merika padaahirnya akan melahirkan kelompok masyarakat madani yanga mampu melakukan konntor terhadap hegomuni Negara indonosia,

Terdapat beberapa strategi yang ditawarakan kalanyang ahlih tentang bagaimana seharusnya bagunan masyarakat madani bisa terwujud di indonisia,

Petama, pandanya intgrasi nasional dan politik,

Kedua,   pandangan reformas system politik demokrasi,

Ketiga,   paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembanunan demokrasi,

Sikap toleran dapat ditujukan dintaranya dengan sikap menghargai pebedaan pandangan, kenyakina, dan tradisi orang lain dengan kesadaran tinggi bahwa perbedaan adalah rahmat tuhan yang hrus disukuri, di pelihara, dirayakan, dalam kehidupan sehari-hari,

5. Gerakan Sosial Untuk Mmperkuat Masyarakat Madani

Yang difinisi Gerakan sosial, menrut Iwan Gardono, adalah sebagai aksi organisasi atau kelompok masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial,

Pandangan lain mendifinisikan, bahwa gerakan sosial pada dasarnya adalah untuk perilaku politik kolektif non kelembagaan yang secara potensi berbahaya kerena mengancan setabilitas cara hidup yang mampu,

Keberadanrakat madani tidak terlepas dari peran gerakan sosial, gerakan sosial dapat dipadamkan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil, yag didasari oleh pembagian tiga ranah, yaitu:

1. (state) perusahaan atau pasar,
2. (corporation atau marker) dan masyarakat sipil.

6. Organisasi Nonpemerintah Dalam Ranan Masyarakat Madani

Istilah Organisasi Nonpemerintah adalah terjemahan harfiah NGO (non govren mintal organisation) yang telah lama dikkenal dalam pergaulan internasional,

ü  Istilah NGO merujuk pada organisasi nonnegara yang mempunyai kaitanya dengan badan-badan PPB atau mitra organisasi, ini keka berintraksi dengan organisasi nonpemerintah

ü  Istilah itu berlahan-lahan menyebar dan dipakai oleh komonitas internasional ketika masuk keindonisia,

ü  Istilah ini tidak memunculkan persoalan, namu dialihbahasakan dari NGO menjadi organisasi nonpemerintah dalam ssebuah konfrensi,

Dalam arti umum pengeartian organisasi nonpemerintah mencakup semua organisasai masyarakat yang berada diluar struktur dan jalur formal pemeritah.